PROFIL BUDAYA ADAT KAJANG

PANDANGAN UMUM KEBERADAAN ADAT AMMA TOWA
SUSUNAN NAMA-NAMA AMMA TOWA
STRUKTUR PEMANGKU ADAT AMMA TOWA
Tugas dan Fungsi Masing-Masing Pemangku Adat
ADA’ 5 RI TANAH KEKEA
1. Galla Pantama
2. Galla Kajang
3. Galla Lombo’
4. Galla Puto’
5. Galla Malleleng
KARAENG 3
1. Ana’ Karaeng(Moncong Buloa)
2. Sulehatan
3. La’biria
ADA’ 7 RI TANAH LOHEA
1. Galla Anjuru
2. Galla Bantalang
3. Galla Sapa
4. Galla Sangkala
5. Galla Ganta
6. Tutoa Sangkala
7. Tutoa Ganta
BALI BUTTA
PEMAHAMAN PASANG TENTANG KEHIDUPAN
a. Hubungan pemahaman Adat Dengan Manusia
b. Hubungan pemahaman Adat Dengan Alam
c. Hubungan pemahaman Adat Dengan Agama
PEMAHAMAN PASANG TENTANG KEMATIAN
a. Hubungan pemahaman Adat Dengan Manusia
b. Hubungan pemahaman Adat Dengan Alam
c. Hubungan pemahaman Adat Dengan Agama
KEUNIKAN DAN KEPERIBADIAN MASYARAKAT ADAT KAJANG Amma Towa,
HIDUP SEDERHANA
• Berpakaian Hitam
• Rumah Seragam
• Tidak Pakai Sandal
BENTUK RITUAL YANG DILAKUKAN AMMA TOWA SECARA UMUM SERTA MAKSUD DAN TUJUANNYA
1. Pa’nganro
2. Andingingi
3. Appasono’
4. Attunu Passau
5. Attunu Panroli
BATAS WILAYA KAWASAN ADAT AMMA TOWA
• SIRANGKA’NA ALAM SI AHONA BUTTA
• TANUNTUNG, TAMMATTO, BUATANA, SANGKALA LOMBO’, SAPE, SOLO’, KAILI, SALAPARANG
• LIMBA, DORO, TULI,SANGKALA
BENTUK dan WARNA PAKAIAN SERTA MAKNA WARNA HITAM/PUTIH
a. Sarun Hitam
b. Passapu
c. Baju Hitam
d. Celana Putih/Hitam
BENTUK RUMAH DAN MAKNA
1. Model
Odel dan keadaan rumah Masyarakat Adat
2. Atap
3. Tiang
BENTUK KEGIATAN PRIBADI MASYARAKAT ADAT
A. Pakkatterang
B. Lajo-Lajo
C. Dampo’
D. Tara Bogoro
E. Kalomba
F. Pa’buntingan
BENTUK SENI dan HIBURAN MASYARAKAT ADAT
a. Kelong Jaga
b. Kelong Osong
c. Pa’bitte Passapu
d. Pangngaru
e. Pa’basing
JENIS HUTAN ADAT
a. Borong Karrasa(Hutan Keramat) Hutan Adat yang tidak boleh diganggu sedikitpun juga
b. Borong Battasaya(Hutan Masyarakat Adat) Hutan Adat yang digunakan kepada Masayarakat Adat yang terkena Bencana atau musibah atas persetujuan Amma Towa dan Pemangku Adat
c. Borong Rajja’(Hutan Rakyat) hutan yang di tanam di atas kebun masayarakat sendiri dan dimiliki oleh masyarakat Adat masing-masing

MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT ADAT
1. Pertanian
2. Peternakan
3. Pengrajin

BENTUK KERAJINAN TANGAN MASYARAKAT ADAT AMMA TOWA
1. Membuat Benang(Angnganni’)
2. A’nyila (Menghitamkan Benang)
3. Tenum Sarum Hitam
4. Tenum Passapu
5. Anyaman
- Tappere(Tikar)
- Kalili
- Papi
- Dohong(Payung)
- Baku’(Bakul)
- Tepa’
- Tide-Tide
6. Pembuat alat Musik
- Basing
- Palingoro
- Kacapi
- Gambusu
7. Kerajinan Alat
1. Pahaju suru
2. Panre
3. Pangulu
4. Banoa

TUGAS MATA KULIAH
PENGANTAR ADMINISTRASI NEGARA



OLEH
NAMA : A S D A R
NIM : 0841-559
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PILITIK
UNIVERSITAS VETERAN INDONESIA MAKASSAR
2011


KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan TaufikNya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Selain itu terima kasih dan doa yang tak terhingga saya haturkan kepada almarhum ayahanda yang telah berada di alam sana. Demikian pula dengan ibunda yang dengan jerih payahnya dan kerja kerasnya sehingga saya terobsesi untuk melanjutkan studi saya sampai di perguran tinggi saat ini.
Terima kasih pula saya haturkan kepada dosen pembiming mata kuliah Administrasi Negara yang dengan bimbingan dan arahannya sehingga tugas ini dapat kami selesaikan.
Tugas ini kami susun dalam rangka memenuhi tugas final sumester ganjil mata kuliah Administrasi Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Veteran Indonesia Makassar. Tugas ini dimaksudkan untuk merangsang mahasiswa agar dapat mengembangkan wawasan serta memperbanyak literatur dalam lebih memahami materi-materi yang menjadi bahan kajian dari pada mata kuliah ini.
Kami menyadari bahwa penyusunan tugas ini belum sempurna yang disebabkan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki yang menyebabkan ketidak sempurnan skenario bahasa dan materi dalm penyusunan yang kami lakukan. Walaupun demikian kami telah berupaya untuk menatanya sedemikian rupa agar dapat menjadi bahan bacaan yang memberikan nilai ilmiah bagi kita semua utamanya bagi diri pribadi penyusun. Oleh sebab itulah kami tetap mengharapkan saran dan kritikan serta bimbingan dari semua pihak agar dapat menjadi bahan penyempurnaan pada jenjang selanjutnya
Akhirnya terima kasih dan mohon maaf merupakan kata yang sangat relevan kepada semua kalangan atas segala kesalahan dan kekliruan yang kami lakukan dalam proses penyusunannya.
Kajang, ………………….2011
PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Pengertian Administrasi
Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau adminsitrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara.
Administrasi negara juga mempunyai banyak sekali definisi, yang secara umum dapat dibagi dalam dua kategori. Pertama, definisi yang melihat administrasi negara hanya dalam lingkungan lembaga eksekutif saja. Dan kedua, definisi yang melihat cakupan administrasi negara meliputi semua cabang pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan publik.
Terdapat hubungan interaktif antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Di antara berbagai unsur lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan (performance) administrasi negara.






MASALAH TEORI ADMINISTRASI NEGARA
Pengertian Teori Administrasi Negara
1. Yang dimaksudkan dengan teori administrasi negara adalah serangkaian usaha untuk melakukan konseptualisasi mengenai apakah yang dimaksudkan dengan administrasi negara, bagaimana caranya memperbaiki hal-hal yang dikerjakan oleh administrasi negara, bagaimana menentukan apa yang harus dikerjakan oleh administrator publik, mengapa orang berperilaku tertentu dalam suatu situasi administrasi, dan dengan cara apakah aparatur pemerintah disusun dan dikoordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Salah satu alasan utama mengapa orang mempersoalkan status keilmuan administrasi negara, adalah karena administrasi negara tidak mempunyai inti-teoritis. Banyak teori dalam administrasi negara, tetapi tidak ada teori dari administrasi negara.
3. Para praktisi menggunakan teori administrasi dalam kerangka untuk memberikan rasionale (alasan) dari kegiatan praktis mereka dan untuk membenarkan praktek administrasinya.
4. Administrasi negara baru saja, secara sistematik, mengembangkan teori-teorinya. Arti pentingnya teori administrasi negara terlihat dari kegunaannya untuk meramalkan dan menerangkan gejala administrasi.





Jenis-jenis Teori Administrasi Negara
Ada berbagai macam teori administrasi negara yang dikemukakan oleh para ahli. Misalnya yang diajukan oleh:
a. William L Morrow, yang menyebutkan teori administrasi negara terdiri dari:
1. Teori deskriptif
2. Teori preskriptif
3. Teori normatif
4. Teori asumtif
5. Teori instrumental
b. Stephen P. Robbins, yang mengajukan lima teori administrasi, sebagai berikut:
1. Teori hubungan manusia
2. Teori pengambilan keputusan
3. Teori perilaku
4. Teori sistem
5. Teori kontingensi
c. Stephen K. Bailey, mengajukan empat teori administrasi negara, sebagai berikut:
1. Teori deskriptif
2. Teori normatif
3. Teori asumtif
4. Teori instrumental
d. Empat kategori teori administrasi negara yang dikemukakan oleh Bailey, diangkat dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki proses pemerintahan. Setiap kategori teori tersebut mempunyai pusat perhatian yang berbeda satu sama lain. Teori deskriptif berkaitan dengan soal “apa” dan “mengapa”; teori normatif berkenaan dengan soal “apa yang seharusnya” dan “apa yang baik”; teori asumtif berhubungan dengan soal “pre-kondisi” dan “kemungkinan-kemungkinan”; sedangkan teori instrumental berkenaan dengan soal “bagaimana”dan “kapan”.
Definisi dari teori-teori administrasi negara
Teori deskriptif
Teori deskriptif adalah teori yang menerangkan apa yang menjadi bahan dan alat untuk melaksanakan proses administari sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selain itu alasan-alasan yang menjadi asas pelaksanaan administrasi tersebut dapat digambarkan dalam sebuah bidang ilmu.
Dengan demikian teori deskriptif berupaya menggambarkan berbagai aspek pengadminstrasian sehingga dapat menjadi disiplin ilmu yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh para administrator.
Teori preskriptif
Teori preskriptif adalah teori yang lebih mengutamakan tujaun dalam melaksanakan proses administrasi. Sehingga tujuan-tujuan tersebut menjadi ancaman bagi administrator apabila tidak dapat dicapai.
Teori normatif
Yaitu teori yang menggambarkan berbagai aspek yang seharusnya dilaksanakan dalam mencapai tujuan dalam pengadministrasian.
Teori asumtif
Yaitu teori yang menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apabila kaidah-kaidah adminstrasi dilaksanakan
Teori instrumental adalah teori yang memaparkan tentang alat dan hokum serta perlengkapana lainnya sehingga proses administrasi dapat dilaksanakan dan mencaai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Mazhab-mazhab Teori Administrasi Negara
1. Menurut C.L. Sharma ada enam mazhab teori administrasi negara, yakni: mazhab proses administrasi, empirik, perilaku manusia, sistem sosial, matematika, dan teori keputusan.
2. Gerald Caiden mengemukakan delapan mazhab teori administrasi negara, yang terdiri dari: mazhab proses administrasi, empirik, perilaku manusia, analisis birokratik, sistem sosial, pembuatan keputusan, matematika, dan integrasi.
3. Kedelapan mazhab teori administrasi negara seperti yang dikemukakan oleh Caiden, sebenarnya dapat dikelompokkan lagi dalam dua mazhab: mazhab reduksi proses administrasi dan mazhab sistem holistik administrasi. Tetapi pengelompokan ini juga tidak memuaskan, yang pada gilirannya melahirkan mazhab integrasi.
4. Para pendukung mazhab integrasi (integrationis) bermaksud untuk mengintegrasikan semua teori administrasi negara. Ada dua strategi yang mereka tempuh. Pertama dengan melakukan konsolidasi teori-teori administrasi, dan kedua dengan meleburkan semua administrasi negara menjadi satu teori yang tertinggi.







ADMINISTRSI NEGARA DALAM BERBAGAI STUDY KAJIAN
Studi Perilaku dan Sumber Daya
1. Pandangan filosofi mengenai administrasi negara dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: pandangan makro dan pandangan mikro.
2. Etika administrasi dibahas dalam hubunganya dengan masalah tujuan dan cara yang diperlakukan dalam lingkungan birokrasi. Etika administrasi dimak-sudkan untuk mendorong agar birokrat menampilkan perilaku yang benar dan berguna.
3. Studi perilaku administrasi berguna:
a. Menunjukkan apa yang harus dilakukan pada satu situasi tertentu;
b. Memberikan deskripsi lingkungan di mana organisasi bergerak;
c. Memberikan kerangka konseptual untuk memecahkan masalah-masalah organisasi
4. Perhatian pada elemen manusia ditujukan untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan individu. Kecenderungan baru yang terdapat dalam administrasi kepegawaian adalah dorongan menumbuhkan partisipasi para pekerja dalam proses pembuatan keputusan.
5. Administrasi keuangan pada tingkat nasional dipandang sebagai issue politik dan sosial. Administrasi keuangan merupakan alat paling penting dalam kehidupan negara. Karena kemampuannya untuk berfungsi sebagai alat koordinasi.


Studi Perbandingan dan Pengembangan
1. Administrasi Pemerintah Daerah berusaha menganalisis pemerintah daerah sebagai fenomena ad inistrasi, sebagai satu bagian penting dalam kehidupan kenegaraan, di mana sistem administrasi pemerintah daerah amat dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional faktor-faktor lingkungan.
2. Perbandingan Administrasi Negara sebagai pendatang baru dalam dunia akademik kelahirannya didorong untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yakni: untuk memberikan bobot ilmiah bagi administrasi negara, dan untuk membuat agar semua program bantuan teknis berhasil.
3. Kegiatan-kegiatan dalam rangka studi Organisasi dan Metode meliput tiga hal berikut: penyelidikan organisasi, penyempurnaan metode, dan penelaahan tata ruang.
4. Usaha pengembangan/pelembagaan organisasi adalah suatu usaha untuk memperbaiki efektivitas dan kesehatan organisasi dengan menggunakan ilmu dan pengetahuan perilaku. Pengembangan/pelembagaan organisasi dipandang sebagai analisis segi kemanusiaan dalam seluruh kehidupan organisasi.
5. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks mendorong tumbuhnya studi administrasi terhadap bidang-bidang khusus. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Sejarah Pertumbuhan Administrasi Negara
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat tali sejarah yang merakit perkembangan administrasi negara. Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi negara sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersembahkan segala kegiatannya untuk mewujudkan kemak-muran dan melayani kepentingan umum. Karena itu, administrasi negara tidak dipandang sebagai administrasi “of the public”, tetapi sebaliknya adalah administrasi “for the public”.
Ide ini sebenarnya bukanlah baru. Orientasi semacam ini telah dicanangkan dengan jelas dalam ajaran Confusius dan dalam “Pidato Pemakaman” Pericles, bahkan dalam kehidupan bangsa Mesir kuno. Bukti - bukti sejarah dengan jelas membuktikan upaya-upaya yang sistematis, yang dikobarkan oleh tokoh-tokoh seperti Cicero dan Casiodorus. Selama abad ke-16 - 18 tonggak kemapanan admi-nistrasi negara Jerman dan Austria telah dipancangkan oleh kaum Kameralis yang memandang administrasi sebagai teknologi. Administrasi negara juga memperoleh perhatian penting di Amerika, terutama setelah negara ini merdeka.
Apa yang dikemukakan oleh Cicero dalam De Officiis misalnya, dapat ditemukan dalam kode etik publik dari kerajaan-kerajaan lama. Hal yang umum muncul di antara mereka adalah adanya harapan agar administrasi negara melakukan kegiatan demi kepentingan umum dan selalu mengembangkan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, administrasi negara tidak seharusnya mengeruk kantong kantornya (korupsi) demi kepentingan dirinya sendiri.

Pendekatan Administrasi Negara Modern
Perkembangan evolusioner administrasi negara diuraikan melalui pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan (desisional) dan pendekatan ekologis. Secara khusus, pendekatan tradisional mengungkapkan tentang pengaruh ilmu politik, sebagai induk administrasi negara, pendekatan rasional dalam administrasi dan pengaruh Gerakan Manajemen Ilmiah terhadap perkembangan administrasi negara.
Di antara empat pendekatan yang diajukan, tidak ada satu pun pendekatan yang lebih unggul daripada pendekatan-pendekatan yang lain, karena setiap pendekatan berjaya pada sesuatu masa, di samping kesadaran bahwa setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Karena administrasi mengandung berbagai macam disiplin, sehingga cara pendekatan dan metodologi dalam administrasi juga beraneka ragam, maka administrasi negara merupakan bidang kajian yang dinamis. Selanjutnya sukar untuk secara khusus menerapkan satu-satunya pendekatan terbaik terhadap aspek administrasi tertentu. Kiranya lebih bermanfaat untuk mempergunakan keempat cara pendekatan tersebut sesuai dengan aksentuasi dari sesuatu gejala yang diamati.
Pengaruh politik terhadap administrasi negara selalu besar, tidak peduli kapan pun masanya. Hal ini disebabkan oleh adanya gejala di semua negara yang menunjukkan bahwa setiap pemerintah disusun di atas tiga cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Hubungan terus menerus administrasi dengan politik mencerminkan keberlanjutan hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, sebagaimana dicerminkan dalam dua tahap pemerintahan, yakni tahap politik dan tahap administrasi. Jika tahap pertama merupakan tahap perumusan kebijakan, maka tahap kedua merupakan tahap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahap pertama.










SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
Pemikiran Sistem
1. Teori sistem merupakan kerangka konseptual atau satu cara pendekatan yang dipergunakan untuk menganalisis lingkungan atau gejala yang bersifat kompleks dan dinamis.
2. Pendekatan sistem, pertama melihat sesuatu secara keseluruhan. Baru kemudian mengamati bagian-bagiannya (sub-subsistem); di mana bagian-bagian (sub-subsistem) itu saling melakukan interaksi dan interrelasi.
3. Karakteristik sistem menurut Schoderbek terdiri dari: interrelasi, interdependensi, holisme, sasaran, masukan dan keluaran, transformasi, entropi, regulasi, hierarki, diferensiasi, dan ekuifinaliti. Sedang sarjana lain, menunjukkan bahwa karakteristik sistem terdiri dari masukan, proses, keluaran dan umpan balik.
4. Yang dimaksud dengan sistem administrasi negara adalah “struktur untuk mengalokasikan barang dan jasa dalam satu pemerintahan”. Karakteristik sistem administrasi negara terdiri dari masukan, proses/konversi, keluaran, dan umpan balik.
5. Studi ekologi dalam administrasi negara dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai administrasi negara yang sesuai dengan lingkungan penerimanya. Studi ekologi harus diterjemahkan sebagai satu cara pandang untuk mendekati hubungan sistem administrasi dengan faktor-faktor non-administrasi.
Sistem Administrasi Negara Indonesia
1. Sistem administrasi negara Indonesia haruslah diterjemahkan sebagai bagian integral dari sistem nasional.
2. Landasan, tujuan, dan asas sistem administrasi negara adalah sama dengan landasan, tujuan, dan asas sistem nasional, yang tertera dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem administrasi negara diarahkan untuk memperkuat kapasitas administrasi. Kegiatan ini merupakan satu proses rasionalisasi terhadap sistem administrasi, agar dapat memenuhi fungsinya sebagai instrumen pembangunan dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
4. Selama Orde Baru telah dilakukan usaha-usaha yang konsisten untuk memperbaiki sistem administrasi negara.















PENTINGNYA STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Kekhususan Administrasi Negara
Administrasi negara mempunyai banyak definisi yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan cakupan dan pusat perhatian. Sekalipun demikian, jika administrasi negara dibandingkan dengan organisasi sosial yang lain, maka segera terungkap bahwa administrasi negara mempunyai hal-hal yang bersifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya. Caiden (1982) menunjukkan tujuh kekhususan administrasi negara, yaitu
1. Kehadiran administrasi negara tidak bisa dihindari.
2. Administrasi negara mengharapkan kepatuhan.
3. Administrasi negara mempunyai prioritas.
4. Administrasi negara mempunyai kekecualian.
5. Manajemen puncak administrasi negara adalah politik.
6. Penampilan administrasi negara sulit diukur.
7. Lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi negara.

Identifikasi Administrasi Negara
1. Identifikasi terhadap administrasi negara, menurut pandapat Gerald E.Caiden,dapat ditempuh melalui lima cara berikut:
a. Identifikasi administrasi pemerintahan.
b. Identifikasi organisasi publik.
c. Identifikasi orientasi sikap administrasi.
d. Identifikasi proses yang bersifat khusus.
e. Identifikasi aspek publik.
2. Administrasi negara tidak bisa diidentifikasikan hanya atas dasar salah satu dari ke empat indikator berikut : administrasi pemerintahan, organisasi publik, sikap administrasi dan proses yang bersifat khusus.
3. Lima identifikasi mengandung unsur yang bersifat umum, yakni: administrasi negara menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik, dalam arahan politik, dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik.
KEBIJAKSANAAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI
Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik
1. Studi kebijaksanaan publik merupakan dimensi baru dalam administrasi negara, yang harus tumbuh dengan cepat.
2. Pada umumnya kebijaksanaan publik dimaksudkan sebagai apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Ada tiga faktor yang mengeratkan hubungan kebijaksanaan publik dengan institusi pemerintah:
a. Pemerintah yang memberikan legitimasi pada kebijaksanaan publik
b. Kebijaksanaan publik mengandung aspek yang bersifat universal
c. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pemaksaan kepada masyarakat.
3. Dasar pembentukan kebijaksanaan publik adalah kepentingan publik. Tetapi, tidak mudah untuk merumuskan apa dan manakah suatu kepentingan yang benar-benar bersifat publik. Karena itu, dikatakan bahwa kepentingan publik adalah kepentingan-kepentingan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Atas dasar pandangan demikian, kebijaksanaan publik tidak hanya dibuat oleh pemerintah saja, tetapi dapat juga dibuat oleh organisasi-organisasi lain.



4. Model-model analisis yang dipergunakan untuk menganalisis kebijaksanaan publik menurut Thomas R. Dye adalah model:
a. Sistem
b. Massa Elit
c. Kelompok
d. Rasional
e. Inkremental
f. Institusional.

Sedang menurut Robert Presthus pendekatan-pendekatan dalam analisis kebijaksanaan publik terdiri dari:
a. Kebijaksanaan sebagai Proses Hasil
b. Studi Kasus
c. Strategi Inkremental Terpisah
d. Kebijaksanaan sebagai, variabel Independen.
Proses Kebijaksanaan Publik
1. Tahap yang ada dalam proses kebijaksanaan publik, menurut Anderson terdiri dari: formasi masalah, formulasi kebijaksanaan, adopsi kebijaksanaan, implementasi kebijaksanaan, dan evaluasi kebijaksanaan; menurut Jones proses kebijaksanaan publik terdiri dari: persepsi, definisi, agregasi, organisasi, evaluasi, dan terminasi kebijaksanaan; menurut Brewer tahap-tahap dalam proses kebijaksanaan publik adalah: estimasi, seleksi, implementasi, evaluasi dan terminasi kebijaksanaan; menurut Mc Nichols proses kebijaksanaan publik terdiri dari: tahap formulasi, tahap implementasi, tahap organisasi, tahap interpretasi, dan tahap reformulasi. Modul ini memandang proses kebijaksanaan publik terdiri dari empat tahap berikut: formulasi kebijaksanaan, implementasi kebijaksanaan, evaluasi kebijaksanaan, dan terminasi kebijaksanaan.
2. Formulasi kebijaksanaan membahas cara masalah publik memperoleh perhatian dari pembuat kebijaksanaan, cara perumusan usul kebijaksanaan, dan cara memilih salah satu usul kebijaksanaan di antara alternatif-alternatif. Formulasi kebijaksanaan sangat erat hubungannya dengan konsep kepentingan publik.
3. Implementasi kebijaksanaan menunjuk pada pelaksanaan kebijaksanaan publik secara etektif. Kesulitan yang timbul dalam tahap ini adalah sukarnya menentukan hasil kebijaksanaan, karena adanya dampak yang tidak teran-tisipasi sebelumnya.
4. Evaluasi kebijaksanaan dimaksudkan untuk mengukur efektifitas dan dampak kebijaksanaan. Alat yang dapat dipergunakan antara lain “performance budgeting”, “program budgeting” dan PPBS. Untuk melaksanakan evaluasi kebijaksanaan diperlukan standar pengukuran yang baku. Tetapi dalam kenyataannya indikator-indikator yang dipergunakan tidak sepenuhnya mampu menerangkan kualitas penampilan program.
5. Terminasi kebijaksanaan menunjuk proses penyelesaian satu kebijaksanaan. Hal ini timbul, jika tujuan kebijaksanaan sudah tiada. Ada pelbagai hambatan dalam melakukan terminasi kebijaksanaan. Cara-cara untuk mengatasi hambatan ini adalah kebijaksanaan memberikan rangsangan, dan melakukan identifikasi terhadap titik rawan yang mengalami terminasi.
Akuntabilitas Administrasi
1. Ada dua istilah yang seringkali digunakan saling berganti dalam studi administrasi negara, yakni: pertanggungan jawab dan akuntabilitas. Sebenarnya, keduanya dapat dibedakan. Akuntabilitas menunjuk locus hierarkis dan legal dari tanggung jawab. Sedang tanggung jawab mempunyai konotasi personal, moral, dan tidak perlu dihubungkan dengan peranan, status, dan kekuasaan yang bersifat formal.
2. Akuntabiiitas administrasi merupakan hal pokok dalam pikiran-pikiran negara demokratik modern. Ia mengesankan sebagai suatu dasar moral bagi pejabat publik dalam melakukan kegiatannya.
3. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai apakah sistem administrasi berjalan secara bertanggung jawab. Pendekatan pertama memusatkan perhatiannya pada keseluruhan sistem; sedangkan pendekatan kedua berfokus pada pertanggungan jawab individual.
4. Sarana yang dapat dipergunakan untuk menjamin administrasi yang bertang-gung jawab adalah: sarana legal/institusional, moral dan politik.

Peranan Administrasi Negara
Pentingnya studi administrasi Negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat public telah dicakup dalam pengertian administrasi Negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik.
Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi Negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka administrasi Negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan ketrampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi social dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Dengan demikian, determinasi kebijaksanaan public, baik dalam tahapan formulasi, implementasi, evaluasi, amupun terminasi, selalu dikaitkan dengan aspek produktifitas, kepraktisan, kearifan, ekonomi dan apresiasi terhadap system nilai yang berlaku.
Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan dalam alam globalisasi yang amat menekankan prinsip persainagn bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global

Krisis Identitas
Krisis identitas yang dialami administrasi negara, menurut Henry (1995:21), berkisar pada persoalan bagaimana administrasi negara memandang dirinya sendiri dalam waktu- waktu silam. Secara rinci krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa:
1. Krisis identitas yang dihadapi administrasi negara bertumpu pada tiadanya kesepakatan tentang administrasi negara sebagai ilmu ataukah bukan.
2. Sesuatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi dua ukuran berikut:
a. Mempunyai paradigma teoritis;
b. Mempunyai teori-inti.
3. Nicholas Henry menunjukkan adanya lima paradigma administrasi negara, yang terdiri dari:
a. Dikhotomi politik-administrasi (1900-1927);
b. Prinsip-prinsip adiministrasi (1927-1937);
c. Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-sampai sekarang);
d. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970);
e. Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970-sampai sekarang)
4. Administrasi negara dapat dipandang sebagas studi multidisipliner yang bersifat eklektis karena banyak konsep yang dipinjam dari ilmu-ilmu la



HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN ILMU-ILMU YANG LAIN
Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu-ilmu Lain
1. Administrasi negara, sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial, kehidupannya berlangsung dalam suatu lingkungan sosial tertentu, sehingga perwujudan aktivitasnya senantiasa berhubungan erat dengan berbagai cabang ilmu sosial, khususnya dengan ilmu sejarah, antropologi budaya, ilmu ekonomi, administrasi niaga, ilmu jiwa, sosiologi dan ilmu politik.
2. Perspektif administrasi negara akan lebih gampang diungkapkan dengan mempergunakan analisis sejarah dan antropologi budaya. Penggunaan analisis antropologi budaya akan melengkapi analisis sejarah.
3. Ilmu ekonomi menyumbangkan analisis biaya dan manfaat, sedang administrasi niaga menyumbangkan konsep PPBS dan makna Gerakan Manajemen Ilmiah kepada administrasi negara. Sementara ilmu jiwa membantu untuk memahami individu dalam situasi administrasi.
4. Sosiologi telah memberikan pambahasan yang mendalam mengenai birokrasi dan kooptasi, yang merupakan hal-hal yang amat menonjol dalam studi administrasi Negara

Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu Politik
1. Hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik telah berjalan lama, karena secara praktis tidak ada batas yang tegas antara politik dan administrasi.
2. Orientasi politik dalam studi administrasi negara meletakkan administrasi negara sebagai satu elemen dalam proses pemerintahan. Administrasi negara dipandang sebagai satu aspek dari proses politik dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan.
3. Munculnya dikhotomi politik-administrasi sebenarnya merupakan gerakan koreksi terhadap buruknya karakter pemerintah.
Dalam perkembangannya, orientasi politik dalam studi administrasi negara di kombinasikan dengan orientasi manajerial yang dikenal dengan orientasi politik- manajerial, dan orientasi sosio-psikologis yang dikenal dengan orientasi politik- sosio-psikologis
Masalah Focus dan Locus dari Administrasi Negara
1. Menurut Nicholas Henry, administrasi negara mengenal lima paradigma berikut:
Paradigma 1 : Dikhotomi politik-administrasi (1900-1926).
Paradigma 2 : Prinsip - prinsip administrasi negara (1927-1937).
Paradigma 3 : Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)
Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970).
Paradigma 5 : Administrasi Negara sebagai administrasi negara (1970 - sampai sekarang).
Lima paradigma tersebut bersifat tumpang tindih atau “overlaping”. Di mana “locus” (tempat = letak) dan “focus” (yang diperhatikan) administrasi negara saling berganti .
Paradigma 1 lebih mementingkan “locus”, paradigma 2 menonjolkan “focus”, paradigma 3 kembali lebih mementingkan “locus”, sedang paradigma 4 mementingkan “focus”, dan paradigma 5 berusaha untuk mengaitkan antara “focus” dan “locus” dari administrasi negara.
Masalah Focus dan Locus dari Administrasi Negara
1. Menurut pendapat Maurice Spiers pendekatan-pendekatan dalam administrasi negara adalah pendekatan matematik, sumber daya manusia dan sumber daya umum. Sedang menurut Robert Presthus adalah pendekatan institusional, struktural, perilaku, dan pasca perilaku. Bagi Thomas J. Davy pendekatan yang dimaksud terdiri dari manajerial, psikologis, politis, dan sosiologis.
2. Pendekatan proses administrasi memandang administrasi sebagai satu proses kerja yang dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pendekatan ini juga seringkali disebut dengan pendekatan operasional.
3. Pendekatan empiris hendak melakukan generalisasi atas kasus-kasus yang telah terjadi secara sukses. Pendekatan ini seringkali disebut juga sebagai pendekatan pengalaman.
4. Pendekatan perilaku manusia memandang bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasi tergantung pada penerapan prinsip-prinsip psikologis. Pendekatan ini telah menampilkan aspek manusia sebagai elemen utama administrasi.
5. Pendekatan sistem sosial memandang administrasi sebagai satu sistem sosial. Kesadaran akan berbagai keterbatasan organisasi dapat menumbuhkan semangat kerjasama di antara anggota-anggota organisasi.
6. Pendekatan matematik memandang model-model matematik dapat diterapkan pada administrasi, dengan tujuan untuk melakukan peramalan.
7. Pendekatan teori keputusan memandang pembuatan keputusan sebagai fungsi utama administrasi. Semula pendekatan ini hanya membahas dan melakukan evaluasi terhadap alternatif-alternatif dalam memilih tindakan yang akan diambil, tetapi kemudian pendekatan ini juga mengkaji semua aktivitas organisasi.






ORGANISASI ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
A. Organisasi
Ada dua pengertian yang seringkali dipergunakan untuk maksud yang sama, yakni pengertian organisasi dan pengertian institusi. Keduanya sebenarnya berbeda, Organisasi lebih menunjukkan ikatan-ikatan struktural, sedang institusi lebih menampilkan ikatan-ikatan normatif sosial.
Bertitik tolak dari kesadaran akan arti pentingnya organisasi dalam kehidupan sosial, berkembang berbagai macam teori organisasi. Teori-teori organisasi ini dapat dibagi dalam tiga kelompok teori berikut: model tertutup, model terbuka, dan model sintesis.
Bentuk organisasi yang paling banyak dijumpai adalah organisasi lini dan staf. Dalam organisasi yang demikian, anggota organisasi terbagi dua: yang berkaitan dengan implementasi organisasi disebut unit lini, dan mereka yang mempunyai aktivitas untuk memberikan nasihat kepada pimpinan disebut unit staf.
Koordinasi dapat dipandang sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas atau spesialisasi. Koordinasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menyatupadukan semua aktivitas organisasi menuju titik yang sama. Sedangkan fungsi pengawasan dilakukan untuk membuat kegiatan yang dilakukan satuan kerja atau unit-unit organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dicegah kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari rencana.
Dasar-dasar Manajemen
Perkembangan teori manajemen, menurut pendapat Leonard J. Kazmier, dapat dibagi dalam empat periode yakni:
1. Gerakan manajemen ilmiah
2. Prinsip-prinsip umum manajemen
3. Pengaruh dari ilmu perilaku
4. Pendekatan sistem dan kuantitatif.
Fungsi-Fungsi P.O.S.D.Co.R.B. dalam Administrasi Negara
1. Yang mengembangkan tujuh prinsip POSDCoRB adalah Luther H. Gullick. POSDCoRB adalah akronim dari “planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting”. Menurut Gullick ketujuh aktivitas inilah yang pada umumnya dijalankan oleh manajer pada semua organisasi.
2. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan penyusunan garis- garis besar yang memuat sesuatu yang harus dikerjakan, dan metode-metode untuk melaksanakannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Henry Fayol telah menunjukkan adanya 8 kriteria bagi suatu rencana yang baik. Dalampemerintahan, dikenal tiga macam perencanaan, yakni: perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek.
3. Yang dimaksudkan dengan pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian sebenarnya merupakan proses mengorganisasikan orang-orang untuk melaksanakan tugas pokoknya. Karena itu, dalam administrasi negara masalah organisasi dan personalia merupakan dua faktor utama.
4. Yang dimaksudkan dengan penyediaan staf adalah.pengarahan dan latihan sekelompok orang yang mengerjakan sesuatu tugas, dan memelihara kondisi kerja yang menyenangkan. Dalam upaya mengembangkan staff metode yang dapat dipergunakan, antara lain: latihan jabatan, penugasan khusus, simulasi, permainan peranan, satuan tugas penelitian, pengembangan diri dan seterusnya. Sementara itu ada tiga tipe program pengembangan staf yang terdiri dari: “presupervisory programs”, “middle management programs” dan “executive development programs”.
5. Yang dimaksudkan dengan pengarahan adalah pembuatan keputusan-keputusan dan menyatukan mereka dalam aturan yang bersifat khusus dan umum. Fungsi pengarahan melibatkan pembimbingan dan supervisi terhadap usaha-usaha bawahan dalam rangka pencapalan sasaran-sasaran organisasi. Dalam kaitannya dengan fungal ini, ilmu-ilmu perilaku telah memberikan sumbangan besar dalam bidang-bidang motivasi dan komunikasi.
6. Yang dimaksudkan dengan pengkoordinasian adalah kegiatan-kegiatan untuk mempertalikan berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam sesuatu organisasi. Mengenai koordinasi ada beda pandang antara beberapa sarjana. Di satu pihak ada yang memandangnya sebagai fungsi manajemen. Sedang pihak yang lain, menganggapnya sebagai tujuan manajemen. Dalam pandangan yang kedua, keberhasilan koordinasi sepenuhnya tergantung pada keberhasilan atau efektivitas dart fungsi-fungsi perercanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.
7. Dengan pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jalur pelaporan dapat bersifat vertikal, tetapi dapat juga bersifat horizontal. Pentingnya pelaporan terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen, yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh manajer.
8. Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akutansi. Sesuatu anggaran, baik APBN maupun APBD, menunjukkan dua hal: pertama sebagai satu pernyataan fiskal dan kedua sebagai suatu mekanisme. Allen Schick mengungkapkan adanya tiga tujuan anggaran: pengawasan, manajemen, dan perencanaan. Sedangkan fungsi anggaran berdasarkan perjalankan historisnya terdiri dari empat macam yaitu: fungsi kontrol, fungsi manajemen, fungsi perencanaan, dan fungsi evaluasi.




BIROKRASI
A. Pengertian Birokrasi
1. Birokrasi harus dicerna sebagai satu fenomena sosiologis. Dan birokrasi sebaiknya dipandang sebagai buah dari proses rasionalisasi.
2. Konotasi atau anggapan negatif terhadap birokrasi sebenarnya tidak mencerminkan birokrasi dalam sosoknya yang utuh. Birokrasi adalah salah satu bentuk dari organisasi, yang diangkat atas dasar alasan keunggulan teknis, di mana organisasi tersebut memerlukan koordinasi yang ketat, karena melibatkan begitu banyak orang dengan keahlian-keahlian yang sangat bercorak ragam.
3. Ada tiga kecenderungan dalam merumuskan atau mendefinisikan birokrasi, yakni: pendekatan struktural, pendekatan behavioral (perilaku) dan pende-katan pencapaian tujuan.


Tipe Ideal Birokrasi dari Max Weber
1. Apa yang telah dikerjakan oleh Max Weber adalah melakukan konseptualisasi sejarah dan menyajikan teori-teori umum dalam bidang sosiologi. Di antaranya yang paling menonjol adalah teorinya mengenai birokrasi.
2. Cacat-cacat yang seringkali diungkapkan sebenarnya lebih tepat dicerna sebagai disfungsi birokrasi. Dan lebih jauh lagi, birokrasi itu sendiri merupakan kebutuhan pokok peradaban modern. Masyarakat modern membutuhkan satu bentuk organisasi birokratik. Pembahasan mengenai birokrasi mempunyai kemiripan dengan apa yang diamati oleh teori organisasi klasik.
3. Dalam membahas mengenai otorita. Weber mengajukan 3 tipe idealnya yang terdiri dari: otorita tradisional, kharismatik dan legal rasional. Otorita tradisional mendasarkan diri pada pola pengawasan di mana legimitasi diletakkan pada loyalitas bawahan kepada atasan. Sedang otorita kharismatik menunjukkan legimitasi yang didasarkan atas sifat-sifat pribadi yang luar biasa. Adapun otorita legal rasional kepatuhan bawahan di dasarkan atas legalitas formal dan dalam yurisdiksi resmi.
4. Kelemahan dari teori Weber terletak pada keengganan untuk mengakui adanya konflik di antara otorita yang disusun secara hirarkis dan sulit menghubungkan proses birokratisasi dengan modernisasi yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang.
5. Tipologi yang diajukan oleh Weber, selanjutnya dikembangkan oleh para sarjana lain, seperti oleh Fritz Morztein Marx, Eugene Litwak dan Textor dan Banks.
Karakteristik Birokrasi
1. Menurut Dennis H. Wrong ciri struktural utama dari birokrasi adalah: pembagian tugas, hirarki otorita, peraturan dan ketentuan yang terperinci dan hubungan impersonal di antara para pekerja.
2. Karakteristik birokrasi menurut Max Weber terdiri dari: terdapat prinsip dan yurisdiksi yang resmi, terdapat prinsip hirarki dan tingkat otorita, manajemen berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, terdapat spesialisasi, ada tuntutan terhadap kapasitas kerja yang penuh dan berlakunya aturan-aturan umum mengenal manajemen.
3. Ada dua pandangan dalam merumuskan birokrasi. Pertama, memandang birokrasi sebagai alat atau mekanisme. Kedua, memandang birokrasi sebagai instrumen kekusaan.
4. Ada tujuh hal penting yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan organisasi birokratik.

Pentingnya Birokrasi
1. Teori yang lama memandang birokrasi sebagai instrumen politik. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, teori tersebut ditolak, dengan menyatakan pentingnya peranan birokrasi dalam seluruh tahapan atau proses kebijakan publik.
2. Menurut Robert Presthus, pentingnya birokrasi diungkapkan dalam peranan-nya sebagai “delegated legislation”, “initiating policy” dan”internal drive for power, security and loyalty”.A
3. Dalam membahas birokrasi ada tiga pertanyaan pokok yang harus diperhati-kan, (1) bagaimana para birokrat dipilih, (2) apakah peranan birokrat dalam pembuatan keputusan, dan (3) bagaimana para birokrat diperintah. Dalam hubungannya dengan pertanyaan kedua, hal pertama yang perlu disadari adalah ada perbedaan antara proses pembuatan keputusan yang aktual dengan yang formal. Dalam kenyataan birokrat merupakan bagian dari para pembuat keputusan.
4. Pentingnya peranan birokrasi amat menonjol dalam negara-negara sedang berkembang di mana mereka semuanya telah memberikan prioritas kegia-tannya pada penyelenggaraan pembangunan nasional. Di negara-negara ini


Kelemahan dan Problema dalam Birokrasi
1. Kelemahan-kelemahan birokrasi terletak dalam hal:
a. penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional b. terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarki c. kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi d. berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi
2. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam birokrasi sebenarnya tidak berarti bahwa birokrasi adalah satu bentuk organisasi yang negatif, tetapi seperti dikemukakan oleh K. Merton lebih merupakan “bureaucratic dysfunction” dengan ciri utamanya “trained incapacity”.
3. Usaha-untuk memperbaiki penampilan birokrasi diajukan dalam bentuk teori birokrasi sistem perwakilan. Asumsi yang dipergunaksn adalah bahwa birokrat di pengaruhi oleh pandangan nilai-nilai kelompok sosial dari mana ia berasal. Pada gilirannya aktivitas administrasi diorientasikan pada kepen-tingan kelompok sosialnya. Sementara itu, kontrol internal tidak dapat dijalankan. Sehingga dengan birokrasi sistem perwakilan diharapkan dapat diterapkan mekanisme kantrol internal. Teori birokrasi sistem perwakilan secara konseptual amat merangsang, tetapi tidak mungkin untuk diterapkan. Karena teori ini tidak realistik, tidak jelas kriteria keperwakilan, emosional dan mengabaikan peranan pendidikan.

Analisis Implementasi Peran Dan Fungsi
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
sebagai Lembaga Pengawasan Pemerintah Desa
di Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba
Sebagai Bahan Evaluasi Perkembangan Organisasi


A S D A R
NIM : 0841-559



Fakulatas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR

2011
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan TaufikNya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Selain itu terima kasih dan doa yang tak terhingga saya haturkan kepada almarhum ayahanda yang telah berada di alam sana. Demikian pula dengan ibunda yang dengan jerih payahnya dan kerja kerasnya sehingga saya terobsesi untuk melanjutkan studi saya sampai di perguran tinggi saat ini.
Terima kasih pula saya haturkan kepada dosen pembiming mata kuliah Administrasi Negara yang dengan bimbingan dan arahannya sehingga tugas ini dapat kami selesaikan.
Tugas ini kami susun dalam rangka memenuhi tugas final sumester ganjil mata kuliah Pengembangan Organisasi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Veteran Indonesia Makassar. Tugas ini dimaksudkan untuk merangsang mahasiswa agar dapat mengembangkan wawasan serta memperbanyak literatur dalam lebih memahami materi-materi yang menjadi bahan kajian dari pada mata kuliah ini.
Kami menyadari bahwa penyusunan tugas ini belum sempurna yang disebabkan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki yang menyebabkan ketidak sempurnaan skenario bahasa dan materi dalam penyusunan yang kami lakukan. Walaupun demikian kami telah berupaya untuk menatanya sedemikian rupa agar dapat menjadi bahan bacaan yang memberikan nilai ilmiah bagi kita semua utamanya bagi diri pribadi penyusun. Oleh sebab itulah kami tetap mengharapkan saran dan kritikan serta bimbingan dari semua pihak agar dapat menjadi bahan penyempurnaan pada jenjang selanjutnya
Akhirnya terima kasih dan mohon maaf merupakan kata yang sangat relevan kepada semua kalangan atas segala kesalahan dan kekliruan yang kami lakukan dalam proses penyusunannya.
Kajang, ………………….2011

BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Badan Permusyawaratan Desa atau sering disingkat dengan sebutan BPD merupakan salah satu lembaga pengawasan yang terdapat di tingkat desa. Awalnya badan permusyarawaratan desa bernama badan perwakilan desa berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2001. Proses pengangkatannya pun melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 72 tahun 2005 tetang Desa maka Badan Perwakilan Desa berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk desa setempat berdasarkan keterwakilan wilayah dusun yang dengan diangkat melalui musyawarah mufakat.
Untuk menjadi wakil masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa anggota BPD dapat diangkat dari semua elemen masyarakat yang dapat membawa aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah desa. Yaitu dari ketua RK/RT, golongan profesi, dan tokoh pemuda serta tokoh agama
Struktur keanggotaan BPD ditetapkan berdasarkan keputusan bupati yang berdasarkan hasil musyawarah anggota BPD bersangkutan.
Mekanisme pengangkatan menjadi anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk desa yaitu desa yang memiliki jumlah penduduk kurang dari 2500 maka anggota BPD pada desa itu sebanyak 5 orang. Selanjutnya apabila pada desa tersebut memiliki jumlah penduduk sebanyak antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa maka jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang. Apabila jumlah penduduk antara 3.001 jiwa sampai dengan 3.500 jiwa maka jumlah anggota BPD nya sebanyak 9 orang, dan apabila jumlah penduduk diatas 3.500 jiwa maka jumlah anggota BPD sebanyak 11 orang.
Selain dengan memperhatikan jumlah penduduk, yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengangkatan atau penentuan jumlah anggota BPD adalah berdasarkan luas wilayah desa dan kemampuan keuangan desa tersebut. Ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan besarnya tunjangan yang akan di keluarkan melalui kas desa untuk peningkatan kapasitas BPD.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa untuk dilakukan peninjauan dalam melaksanakan dan menetapkan sebuah kebijakan dalam pemerintahan desa. Adapun wewenang BPD antara lain
1. Membahas rancangan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspiransi masyarakat
6. Menyusun tata tertib BPD
Di desa Tanah Towa yang merupakan salah satu desa di kabupaten Bulukumba mempunyai jumlah anggota BPD sebanyak 11 orang. Ini disebabkan karena jumlah penduduk desa Tanah Towa diatas 3500 jiwa bahkan luas wilayahnya pun seluas 729 Ha. Dari jumlah anggota BPD tersebut, ada sebanyak 2 orang anggota yang tidak ada di desa disebabkan karena kegiatannya berada di luar daerah kabupaten Bulukumba.
Di samping itu, dengan melihat tugas dan fungsi serta kewenangan yang telah ditetapkan dalam Perda, tidak sepenuhnya terlaksana. Perumusan-perumusan peraturan desa hampir tidak pernah dilakukan. Sehingga sangat kurang peraturan yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Hanya hal-hal yang bersifat sangat riskan yang bisa dibuatkan peraturannya. Hal itupun sepertinya tidak melaui proses pengkajian yang mendalam dan tidak ada syering (sharing) diantara dua lembaga pemerintahan tersebut yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal inipun mempengaruhi perkembangan organisasi sebagai badan pengawas pemerintahan. Seakan-akan lembaga ini hanya sebagai pelengkap jalannya pemerintahan desa.
Apabila hal tersebut berlangsung terus menerus, maka bukan tidak mungkin bahwa suatu ketika lembaga ini akan pasif dan tidak dapat berkembang untuk mencapai tujuan yang direncanakan oleh pemerintah sehingga menetapkan BPD tersebut.

b. Identifikasi dan Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas kita dapat merumuskan masalah-masalah yang menyebabkan BPD tidak dapat berkembang sebagai lembaga pengawas yang aktif dalam mendukung pembangnunan desa sebagai berikut:
1. BPD tidak dapat merumuskan peraturan-peraturan desa
2. Sebahagian anggota BPD tidak ada di tempat menyebabkan adanya penduduk yang tidak terwakili dalam perumusan keijakan
3. BPD sebagai lembaga pengawasan tidak dapat menjalankan fungsinya dalam meningkatkan partisipasinya dalam merencanakan pembangunan di desa Tanah Towa
Untuk lebih mempertajam proses analisis maka dalam makalah ini akan membahas tentang “ BPD tidak dapat menjalankan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi dalam merencanakan pembangunan di desa Tanah Towa”


c. Tujuan Makalah
Makalah ini disusun untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki manejemen organisasi khususnya Badan Permusyawaratan Desa agar dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang. Oleh sebab itu makalah ini memiliki tujuan secara rinci antara lain:
1. Menganalisis perkembangan Badan Permusyawarata Desa Tanah Towa dalam menunjang aktifitas pemerintah desa dalam merencanakan Pembangunan
2. Mengidentifkasi masalah yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya
3. Memberikan kontribusi bagi dunia keilmuan dalam menerapkan studi pengembangan organisasi
4. Memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah kabupaten Bulukumba dan terkhusus pada Badan Permusyawaratan Desa Tanah Towa dalam menerapkan kebijakan utamanya dalam upaya mengembangkan manajemen keorganisasian utamanya dalam hal peran dan fungsi BPD dalam pemerintahan Desa Tanah Towa.

d. Manfaat
Penyusunan makalah memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis terkait dengan pengembangan studi tentang implementasi pengembangan organisasi yang menjadi penunjang dalam kemajuan sebuah daerah. Sedangkan manfaat praktisnya adalah berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian untuk dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi dalam mengawal proses implementasi pengembangan organisasi di kabupaten Bulukumba.





e. Hipotesis
Sebelum melakukan analisis terhadap penelitian tentang pengembangan organisasi khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Tanah Towa, penulis akan memberikan gambaran sementara terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapai oleh BPD dalam upaya mengembangkan lembaganya, yakni:
1. Melakukan reformasi keanggotaan atau mengkaji ulang daftar keanggotaan
2. Melakukan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemrintah kabupaten agar BPD dapat berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di Desa.
3. Meningkatkan tunjangan kepada para anggota BPD melalui APBD
4. Memberikan program kepada BPD untuk dikelolah sendiri agar dapat membantu proses peningkatan pembangunan.

f. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Maman (2002; 3) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah (Husein Umar, 1999:81). Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh.
Menurut Vredenbregt (1987: 38) Studi kasus ialah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, di mana tujuannya adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai penelitian yang eksploratif dan deskriptif.

g. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian dengan studi kasus, maka penelitian akan dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut:
1. Waktu, penelitian ini telah dilakukan pada bulan september 2009 sampai dengan bulan januari 2011. Masalah yang diteliti adalah menyangkut kondisi perkembangan organisasi pada badan permusyawarata desa (BPD) desa Tanah Towa dalam peranannya pada perencanaan pembangunan di desa Tanah Towa
2. Lokasi dibatasi pada wilayah pemerintahan desa Tanah Towa
3. Masalah dibatasi pada konsep audit situasional yang memfokuskan pada konsep; (1) audit situasional meliputi lingkungan organisasi, kemampuan sumber finansial, dan iklim organisasi, (2) perencanaan strategi pengembangan SDM

h. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah:
1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Ini diperoleh melalui wawancara dengan anggota yang ada pada BPD Desa Tanah Towa yang dianggap tahu mengenai masalah dalam penelitian. Data primer ini berupa antara lain:
a. catatan hasil wawancara
b. hasil observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian
c. data-data mengenai informan


2. Data Sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data ini digunakan untuk mendukung infomasi primer yang diperoleh baik dari dokumen, maupun dari observasi langsung ke lapangan (Umar, 1999:99-100). Data sekunder tersebut antara lain berupa:
- Kupulan peraturan daerah kabupaten Bulukumba
- Bagan struktur organisasi BPD
- Data-data dari pemerintah desa
















BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Melwin syafrizal Dulay dalam bukunya adminstrasi dan manejemen organisasi pedoman praktis manejemen organisasi kemahasiswaan mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah tempat berkumpulnya orang-orang (manusia) yang memiliki minat bakat, tujuan atau cita-cita yang sama. Ini berarti bahwa organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan lembaga melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manjemen yang dilakukan seorang pimpinan.
Menurut Boone dan Katz organisasi di definiskan sebagai berikut. “Organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan”. Sedangkan menurut Robbins, organisasi adalah Unit sosial yang dengan sengaja diatur, terdiri atas 2 orang atau lebih, yang berfungsi secara relatif terus menerus untuk mencapai sasaran atau serangakaian sasaran bersama.
Dari beberapa uraian di atas maka organisasi mencakup 3 elemen pokok antara lain:
1. Interaksi manusia
2. Kegiatan yang mengarah kepada tujuan
3. Struktur organisasi itu sendiri
Menurut Melwin Syafrizal Daulay, Unsur-unsur utama yang terkait, dan akan mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh keberadaan organisasi adalah (4 M):
a. Man (Manusia)
b. Methode (Sistem)
c. Money (Dana)
d. Material (Bahan)

a. Man (Manusia) adalah subjek, predikat maupun objek dari kegiatan suatu organisasi. Manusia merupakan sumber daya penting yang menjadi asset organisasi, sebagai sumber inspirasi, pelaku yang bergerak sesuai sistem atau komitmen organisasi, yang akhirnya akan menghasilkan produksi berupa karya atau sumberdaya manusia sesuai dengan tujuan organisasi.
b. Methode (Sistem) adalah mesin yang mengatur hubungan antar manusia atau komponen yang terlibat di organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan.
c. Money (Dana) merupakan bahan bakar untuk menggerakkan organisasi, terkadang “money” juga menjadi motivasi untuk menggerakan sdm yang ada diorganisasi, meskipun ada yang punya idealisme bahwa “uang bukan segalanya” tapi untuk memenuhi beberapa keperluan yang di anggarkan, uang sangat diperlukan, dan penggunaan uang sesuai atau diluar anggaran ini harus dapat dipertanggungjawabkan.
d. Material (bahan) yang dibutuhkan oleh organisasi bisa berbentuk fisik (benda) seperti kantor dan perlengkapannya atau alat-alat dan sarana yang dibutuhkan untuk suatu event (kegiatan). Material yang dibutuhkan organisasi bisa juga berupa non-fisik seperti












BAB IV
PEMBAHASAN

a. Fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD
Berdasarkan undang-undang nomor 72 tahun 2005 tentang desa dikatakan dijabarkan fungsi, wewenang hak dan kewajiban BPD sebagai berikut:
BPD mempunyai wewenang:
- membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- menyusun tata tertib BPD.
BPD mempunyai hak :
- meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- menyatakan pendapat.
Anggota BPD mempunyai hak :
- mengajukan rancangan peraturan desa;
- mengajukan pertanyaan;
- menyampaikan usul dan pendapat;
- memilih dan dipilih; dan
- memperoleh tunjangan.


Anggota BPD mempunyai kewajiban :
- mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- memproses pemilihan kepala desa;
- mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
BPD desa Tanah Towa yang merupakan salah satu lembaga sebagai hasil implementasi pelaksanaan UU nomor 72 tahun 2005 diatas telah bekerja secara maksimal. Beberapa kegitan yang telah dilaksanakan oleh BPD adalah pembentukan panitia pemilihan kepala desa pada tanggal 2 desember 2009 . Dan panitia pemilihan tersebut telah berhasil melaksanakan pemilihan kepala desa pada tanggal 22 Desember 2009.
Selain itu BPD juga telah berhasil melaksanakan upacara pelantikan kepala desa Tanah Towa yang dilaksanakan pada tanggal 11 januari 2010. Seluruh rangkaian kegiatan itu berjalan dengan baik dan sukses. Ini terjadi dengan adanya koordinasi yang baik antara seluruh elemen masyarakat.
Kemudian berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa Tanah Towa selama satu tahun pemerintahan tidak lepas dari adanya kerjasama yang baik dengan BPD. Keputusan-keputusan itu antara lain :
1. keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dusun
2. pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa
3. pembentukan panitia penyusunan RPJMDes
4. pembentukan Tim Penanganan Perkara
5. Pembubaran dan pembentukan pengurus LKMD
6. Pembentukan pengurus Desa Siaga
7. Pembetukan Forum Desa Siaga
8. Pembentukan panitia penyusunan APBDes
9. Dan lain-lain
Sebanyak 20 keputusan yang dihasilkan pada tahun anggaran 2010 adalah hasil kerjasama antara BPD dengan Pemeriintah Desa Tanah TowaSelain keputusan diatas terdapat beberapa peraturan desa yang berhasil ditetapkan oleh penyelenggara pemerintahan antara lain:
1. Perdes tentang anggaran pendapatan dan belanja desa
2. Perdes tentang laporan pertanggung jawaban kepala desa
Dengan melihat hasil di atas masih terdapat kekurangan dalam menetapkan peraturan desa yang ternyata selama 1 tahun anggaran hanya dapat menghasilkan 2 buah peraturan desa.
Di pihak lain setiap rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Tanah Towa selalu mengundang pimpinan dan seluruh anggota BPD. Namun pada saat rapat berlangsung terkadang hanya 1 atau dua orang yang hadir dalam rapat. Pada saat rapat dilaksanakan, sanat sedikit anggota BPD yang terkadang mengajukan usulan. Itupun paling banyak sekitar 2 orang. Apabila kita melihat jumlah anggota BPD yang terdiri dari 11 orang maka berarti tingkat partisipasi BPD tersebut masih sangat minim dalam hal perencanaan.
Menurut salah satu anggota BPD yang bernama Bolong Hamzah bahwa paparan yang telah disampaikan oleh pimpinan rapat sudah sangat baik sehubungan dengan toppik yang dibahas dalam rapat.
Setelah ditelusuri bahwa hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
- Tingkat pendidikan yang rata-rata hanya tamatan SD. Hanya 2 orang yang tamat SMP dan 1 orang yang menamatkan SMA nya
- Latar belakang pengetahuan tentang pernecanaan desa pertisipatif kurang
- Tidak adanya semangat untuk berpartisipasi karena tidak adanya perhatian dari pihak terkait sehubungan dengan tunjangan hidup bagi anggota BPD. Apalagi pada tahun 2010 tunjangan anggota BPD pada dana perbantuan Pemerintah kabupaten melalui alokasi dana desa (ADD) dihapus oelh pemerintah daerah. Sehingga tunjangan BPD hanya diperoleh dari PAD desa yang jumlahnya sangat minim

b. Sarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Bpd
BPD sebagai salah satu lembaga desa yang berfungsi untuk merancang dan melakukan pengawasan pemerintahan desa membutuhkan beberapa sarana untuk kelancaran kegiatannya. Hal tersebut sangat urgen dan merupakan masalah yang sangat prioritas mengingat BPD harus dapat memicu pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk kelangsungan pembangunan di desa Tanah Towa.
Setelah dilakukan observasi terhadap lembaga ini didapatkan sarana dan prasaran BPD antara lain:
1. Memilki 1 buah Mesin ketik yang sudah rusak
2. Tidak memiliki kantor
3. Tidak memiliki perangkat komputer
4. Tidak memilki buku agenda kegiatan
5. Tidak memilki papan perencanaan kegiatan
6. Tidak memilki jadwal
Dengan mlihat kondisi demikian, penulis menanyakan langsung kepada pimpinan BPD bahwa apa yang menjadi masalah sehingga BPD sebagai lembaga pengawas tidak memilki sarana pendukung kegiatan seperti buku agenda dan perangkat Komputer. Pimpinan BPD menjawab bahwa hal tersebut disebabkan karena dana untuk menyiapkan alat-alat tersebut tidak ada. Kalaupun alatnya ada misalnya saja komputer siapa yang mau mengoperasikan. Sementara seluruh anggota BPD tidak dapat mengoperasikannya.
Dengan melihat kondisi ini merupakan salah satu faktor yang menjadi kurangnya tingkat partisipasi anggota BPD dalam hal perencanaan pembangunan di desa Tanah Towa. Agar dapat ditingkatkan kualitas Anggota BPD tersebut maka langkah yang seharusnya dilaksanakan adalah melakukan pelatihan kepada seluruh anggota BPD sehubungan dengan proses pemerintahan desa yang akan mengarah pada desa partispatif secara utuh. Selain itu maka pemerintah harus mengalokasikan dana untuk penyediaan alat perangkat komputer dan Buku administrasi serta pengalokasian dana untuk meningkatkan tunjangan kepada para anggota BPD. Apabila hal tersebut bisa dilaksanakan maka akan membangkitkan gairah para anggota BPD dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di desa Tanah Towa.

c. Tunjangan
Pada tahun anggara 2010 BPD tidak mendapatkan Pos anggaran pada dana perimbangan yang berbentuk ADD. Sementara PAD desa Tanah Towa pada tahun 2010 sejumlah 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu). Apabila jumlah tersebut dibagi rata kepada 11 orang anggota BPD maka setiap satu orang anggota BPD menerima tunjangan sebesar Rp 486.364 dalam 1 tahun. Apabila jumlah tersebut dikonversi kembali dalam tunjangan perbulan maka setiap anggota BPD mendapatkan tunjangan sebesar Rp 44.215. Kalau kita melihat jumlah tersebut sangat tidak masuk akal kalau seseorang apalagi dalam skala daerah yang dengan dasar bahwa anggota BPD ditetapkan oleh seorang bupati. Yang ternyata digaji dengan jumlah gaji sebanyak Rp. 44.215,- (empat puluh empat ribu dua ratus lima belas ribu rupiah) dalam satu bulan

















BAB IV.
PENUTUP
a. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kurangnya tingkat partisipasi Anggota BPD disebabkan karena
- Sumber daya manusia (SDM ) yang kurang
- Tunjangan yang sangat sedikit karena hanya diambilkan dari PAD desa
- Sarana pendukung kegiatan tidak ada
2. Beberapa anggota BPD meninggalkan daerah untuk mencari kegiatan lain disebabkan karena:
1. Tunjangan yang hanya sebesar 44.300,- rupiah perbulan tidak akan bisa mencukupi kebutuhan hidup walaupun dalam satu hari
2. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam menunjang kelancaran kegiatan BPD

b. Saran
Untuk lebih mengaktifkan peran dan funsi Badan Permusyawaratan Desa Tanah Towa maka beberapa langkah yang dapat dilakkan sebagaimana terlah dipaparkan sebeelunya antara lain:
1. Mengadakan pelaatiahan kepada anggota BPD
2. Meningkatkan Tunjangan
3. Menyediakan fasilitas pendukung kegiatan baik kantor, dan inventarisnya
4. Memperbaiki struktur organisasi yang ada
5. Mengganti anggota BPD yang tidak aktif lagi
6. Dan lain-lain

Analisis Pelayanan Publik DI DInas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba

Analisis Pelayanan Publik

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KABUPATEN BULUKUMBA

A S D A R

NIM : 0841-559

Fakulatas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UNIVERSITAS VETERAN REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR

2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan TaufikNya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Selain itu terima kasih dan doa yang tak terhingga saya haturkan kepada almarhum ayahanda yang telah berada di alam sana. Demikian pula dengan ibunda yang dengan jerih payahnya dan kerja kerasnya sehingga saya terobsesi untuk melanjutkan studi saya sampai di perguran tinggi saat ini.

Terima kasih pula saya haturkan kepada dosen pembiming mata kuliah Administrasi Negara yang dengan bimbingan dan arahannya sehingga tugas ini dapat kami selesaikan.

Tugas ini kami susun dalam rangka memenuhi tugas final sumester ganjil mata kuliah Manajemen pelayanan Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Veteran Indonesia Makassar. Tugas ini dimaksudkan untuk merangsang mahasiswa agar dapat mengembangkan wawasan serta memperbanyak literatur dalam lebih memahami materi-materi yang menjadi bahan kajian dari pada mata kuliah ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan tugas ini belum sempurna yang disebabkan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki yang menyebabkan ketidak sempurnaan skenario bahasa dan materi dalam penyusunan yang kami lakukan. Walaupun demikian kami telah berupaya untuk menatanya sedemikian rupa agar dapat menjadi bahan bacaan yang memberikan nilai ilmiah bagi kita semua utamanya bagi diri pribadi penyusun. Oleh sebab itulah kami tetap mengharapkan saran dan kritikan serta bimbingan dari semua pihak agar dapat menjadi bahan penyempurnaan pada jenjang selanjutnya

Akhirnya terima kasih dan mohon maaf merupakan kata yang sangat relevan kepada semua kalangan atas segala kesalahan dan kekliruan yang kami lakukan dalam proses penyusunannya.

Kajang, ………………….2011

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah. Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau seranglkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang/jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Ia tidak lagi merupakan aktivitas sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada masa lalu.

Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. yang dilakukan.

Menguatnya embusan globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi membawa peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pelayanan publik, khususnya pelayanan sosial bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus. Dengan memfokuskan pada pelayanan yang diselenggarakan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bulukumba, makalah ini akan mengatangahkan sebuah kegiatan analisis terhadap pelayanan pada kantor tersebut.

b. Identifikasi dan rumusan masalah

Adapun dalam makalah ini akan mengetangahkan studi analisis pelayanan publik terhadap masyarakat yang berkepentingan terhadap layanan di kabupaten bulukumba. Salah satu masalah yang terjadi dalam proses pelayanan publik adalah :

- Pelayanan dalam mendapatkan Kartu tanda penduduk dan Kartu keluargan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba belum memberikan rasa kepuasan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

- Pasien yang menggunakan Layanan Pengobatan Gratis di RSUD Sultan Dg, Raja tidak mendapatkan pelayanan yang sama dengan Pasien Umum.

Dari dua masalah diatas, dalam makalah analisis ini akan memfokuskan studi analisis pada “pelayanan dalam mendapatkan Kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bulukumba”

Guna untuk lebih mepertajam poses pembahasan maka diajukan pertanyaan pertanyaan terkait dari masalah yang akan dibahas untuk mendapatkan jawaban yang tepat.

Beberapa pertanyaan tersebut antara lain:

1. Berapa lama masyarakat harus menunggu untuk mendapatkan KTP dan KK

2. Apakah masyarakat Puas dengan pelayanan yang diterima dari pegawai yang melayani

3. Bagaimana proses pelayanannya

4. Berapa tarif yang harus di bayar untuk mendapatkan KTP dan KK

5. Bagaimana kinerja pegawai dalam melaksanakan proses pelayanan

6. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pada proses pelayanan yang dihadapi oleh pegawai

c. Tujuan

Adapun tujuan analisis ini adalah:

1. Mengidentifikasi aplikasi UU no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil

2. Mengidentifikasi kendala-kendala yag dihadapi oleh Dinas catatan sipil sehubungan dengan proses pelayanan KTP dan KK

3. Memberikan kontribusi bagi dunia keilmuan dalam penerapan studi kebijakan publik

4. Memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah kab. Bulukumba dalam menerapkan kebijakan publik sehubungan dengan pelayanan KTP dan KK

d. Manfaat

Analisis ini memilki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis terkati dengan pengembangan studi tentang implementasi pelayanan publik yang dewasa ini menjadi paradigma pemerintahan di indonesia khususnya di kabupaten bulukumba. Sedangkan manfaat praktisnya adalah berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian untuk dijadikan bahan kajian dan referensi dalam mengawal proses implementasi pelayanan publik di kabupaten bulukumba.

e. Hipotesis

Sebelum melakukan analisis terhadap studi kajian makan penulis akan memberikan gambaran sementara terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pelayanan di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bulukumba sehubungan dengan masalah yang telah dikemukakan di atas. Yakni;

1. Untuk memberikan rasa puas bagi mmasyarakat yang membutuhkan pelayanan maka pemerintah daerah dalam hal ini harus :

o Memberikan pelatihan kepada pegawai dalam hal pelayanan

o Membenahi sarana dan prasarana pendukung kelancaran proses pembuatan KTP dan KK

o Meningkatkan jumlah pegawai dalam ruang lingkup dinas kependudukan dan catatan sipil terutama dalam hal pengimputan data dan pembuatan KTP/KK

f. Tinjauan pustaka

1. Kebijakan dan pelayanan publik

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. (Edi Suharto, 2008)

Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik (Publikc Servent), yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak (Wikipedia, 2008).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Edi Suharto, 2008)

Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sedikitnya tiga hal:

1. Adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan ehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan;

2. Kebijakan ini harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; dan

3. Adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak (Wikipedia, 2008).

Dalam masyarakat otoriter kebijakan dan pelayanan publik seringkali hanya berdasarkan keinginan penguasa semata. Sehingga penjabaran tiga hal di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. (Edi Suharto, 2008)

Kemampuan para pemimpin politik berkomunikasi dengan masyarakat guna

menampung keinginan mereka adalah penting. Tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi. Adalah naif untuk mengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisa memuaskan seluruh masyarakat setiap saat. Namun, adalah otoriter suatu pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya. (Edi Suharto, 2008)

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas merupakan kunci bagi pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. Dengan meluasnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menyebabkan pergeseran orientasi pemerintah dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik yang akan menjadi dasar peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepeneur dalam proses pembangunan.( Ahmad Nurdin, 2006)

Jika kita cermati tentang maksud pemberian otonomi daerah, untuk dapat memberi keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan dan peningkatan partisipasi masyarakat, maka terkandung tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :

1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah,

2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat,

3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan (Mardiasmo, Jurnal Ekonomi Rakyat, Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkuat Basis Perekonomian Daerah, 2002).

g. Metode penelitian

Penelitian ini diakukan dengan menanyakan langsung kepada masyarakat yang yang membutuhkan mendapatkan pelayanan dari dinas kependudukan dan catatan sipil. Adapun metode yang digunakan dalam mendapatkan informasi untuk menjadi data dalam penyusunan makalah ini adalah:

1. Dengan menanyakan langsung pada masyarakat

2. Meninjau lokasi objek pembahasan

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya KTP dan KK sebagai kartu identitas warga negara

KTP atau kartu tanda penduduk merupakan kartu pengenal bagi setiap warga negara yang telah berumur 18 tahun keatas. Kartu ini merupakan dokumen dasar dalam mendapatkan semua proses pelayanan dari semua kebutuhan. Hal tersebut menjadi bahan studi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pelayanan secara utuh.

Agar dokumen dasar yang dibutuhkankan oleh masyarakat tersebut berhasil maka pemerintah daerah dalam hal ini telah memusatkan pelayanan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten. Hal tersebut telah memunculkan masalah baru bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Utamanya masyarakat yang tinggal jauh dari kota. Disamping mengingat jarak yang membutuhkan biaya dan waktu, juga karena prosesnya yang sangat berbelit-belit. Di samping itu adanya tekanan dan kebijakan bahwa masyarakat tidak boleh diwakili untuk mendpaatkan pelayanan tersebut.

B. Proses untuk mendapatkan Kartu tanda Penduduk

- Pemerintah Desa

Untuk mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP dan Kartu Keluarga atau KK masyarakat harus mengajukan perohonan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa telah menyiapkan Blangko Formulir pengisian biodata bagi orang yang membutuhkan Kartu anda penduduk tersebut. Setelah proses pengisian data selesai maka penduduk bersangkutan memohon nomor induk kependudukan yang telah tersedia di pemerintah desa. Pemerintah desa wajib mengisi Nomor induk kependudukan tersebut dan sekaligus mengisi tempat isin Nomor induk kartu keluarga yang sebelumnya dukeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Setelah proses ini selesai barulah penduduk bersangkutan mengajukan permohonan di Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Derah dengan membawa langsung formulir yang telah diisi.

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Formulir yang telah diisi diserahkan langsung kepada pegawai yang bertugas menerima formulir untuk dicek kebenaran data yang ada pada formulir. Pada setelah data diterima, kemudian data-data yang masuk dikumpulkan dalam suatu tempat untuk diferifikasi. Setelah di ferifikasi dalam ruangan pengecekan data dan ternyata data berdasarkan formulir tersebut tidak ada dalam database kependudukan maka formulir akan dikembalikan dan diserahkan kepada pemilikinya untuk dilengkapi. Karena akan dilakukan pengimputan data yang merupakan data penduduk baru.

Namun data yang sudah lengkap dan telah terdaftar pada database kependudukan akan dikembalikan pada ruang penerimaan untuk dilakukan proses selanjuntnya. Setelah itu masyarakat bersangkutan akan dipanggil untuk difoto dan datanya diinput pada aplikasi khusus kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga. Setelah itu masyarakat akan menunggu sampai berjam-jam sampai KTP tersebiut selesai di print Out. Setelah di print out masysarakat bersangkutan menandatangani KTP itu kemudian dipress dan selanjutnya diserahkan kepada pemilik KTP.

C. Waktu yang digunakan dalam mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Untuk lebih mentertibkan proses pelayanan KTP di Kabupaten bulukumba maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menetapkan waktu-waktu pelayanan bagi setiap kecamatan. Mengingat masyarakat yang harus dilayanai terlalu banyak dalam setiap harinya.

Dibawah ini adalah jadwal pelayanan setiap kecamatan:

- Senin : kajang dan herlang

- Selasa : bontotiro dan bonto bahari

- Rabu : bulukumpa dan rilau ale

- Kamis : gantarang dan kindnag

- Jumat : ujung bulu dan ujung loe

Pada proses pelayanan, penerimaan berkas dilakukan mulai jam 08.00 pagi sampai dengan jam 12.00 setelah istirahat peroses pencetakan KTP dan KK baru dilaksanakan. Mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00.

Dengan melihat proses diata maka pihak dinas kependudukan dan cataan sipil tidak menerapkan efisiensi pelayanan dengan baik itu dikarenakan karena penggunakan waktu yang harus dibagi-bagi sehingga terkadang data terlalu menumpuk diatas meja.

Selain itu masyarakat akan cenderung menunggu berjam-jam sekalipun mereka datang sangat pagi. Mislanya mereka datang pada pukul 09.00. walaupun mereka datang awal akan tetapi KTP nya tetap di cetak setelah pegawai istirahat pada tengah hari. Apabial jumlah pegawai yang datang jumlahnya banyak maka dapat mengakibatkan pada hari itu semua berkas tidak dapat dicetak. Sehingga pekerjaan akan dilakukan pada hari berikutnya. Namun jika kita melihat jadwal pelayanan berarti pada hari selnjutnya bukan lagi jadwal pelayanan masyarakat yang datang hari sebelumnya. Akibatnya berkas akan tetap disimpan sampai pada jadwal pelayanannya tiba minggu yang akan datang.

Dengan kondisi kebijakan diatas itulah yang menyebabkan banyaknya data yang masih belum tercetak sampai berbulan-bulan bhkan sampai tahunan.

Menurut masyarakat yang ditanyakan langusng pada kantor pelayanan tersebut bahwa banyak dari mereka yang sudah datang tiga sampai lima kali akan tetapi KTPnya belum selesai. Kalau toh KTPnya selsesai Kartu keluarganya yang belum selesai. Ini mengindikasikan bahwa pelayanan pada kantor tersebut sangat jauh dari harapan masyarakat.

Bahkan dengna fenomena demikian, banyak didaptkan pada kantor tersebut masysrakat yang marah, menggerutu dan mencaci maki disebabkan karena mereka merasa di tipu oleh pegawai yang bekerja pada instansi tersebut.

Didapatkan bahwa banyak masyarakat yang datanya masuk pada bulan september 2009 sampai sekarang (2011) KTP nya juga belum selesai. Bahkan ketika ditanyakan berkasnya pada instasi tersebut, para pegawai hanya beralasan bahwa datanya hilang dan lain-lain sebagainya.

D. Tarif

Dalam melaksanakan proses pelayanan utamanya pelayanan KTP dan KK pemerintah daerah Kabupaten bulukumba menetapkan tarif sebesar Rp. 17.500 untuk satu KTP dan Rp. 7.500,- untuk satu artu keluarga. Jumlah ini tergolong sedang dan hal tersebut dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat. Namun yang ironi adalah adanya pelayanan yang dilakukan oleh para pegawai dengan mengutamakan masyarakat yang membayar lebih tingga tarif yang telah ditetapkan. Mereka menetapkan tarif antara Rp.50.000,- samapai dengan Rp 75.000,- kalau masyarakat mau KTP atau KK nya cepat selesai. Hal tersebut menjadi salah satu faktkor terhambatnya proses pelayanan yang baik pada instansi tersebut.

Dari informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa tarif sebesar itu mereka sanggup bayar asalkan KTP dan atau KK nya bisa cepat selesai. Ini mendandakan bahwa adanya kenaikan tarif seperti itu juga karena sikap segelintir orang yang memilki aspek finansial bagus dan kepentingan yang mendadak. Akan tetapi sikap ini tekah merugikan masyarakat banyak karena mereka harus menunggu dan bahkan urusannya tidak selesai.

Hal demikianpun masih saja belum dapat menyelesaikan masalah. Karena terbukti bahwa dari pembayaran itu masih banyak juga yang hanya KTP nya selesai akan tetapi KK nya belum selesai. Walaupun mereka telah membayar mahal.

Lalu apasih yang diharapkan dari pelayanan ini. Apakah pelayanan ini di adakan untuk membuat masyarakat tambah menderita dengan berbelit-belitnya kebijkan birokratis atau untuk memudahkan dan mensejahterahkan masyarakat.

E. Sarana dan prasarana

Dari beberpa peninjauan yang dilakukan oleh penulis pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bulukumba yang selalu membuat pelayanan terbengkalai adalah dengan berbagai alasan antara lain:

1. Mati lampu

2. Printer rusak

3. Tidak ada blanko

4. Pegawai yang bertugas sedang istirahat

5. Bukan jadwalnya

6. Komputer rusak dan lain-lain sebagainya.

Apabila kita ingin meningkatkan proses pelayanan, maka hal tersebut telah menjadi bahan evaluasi bagi kepala dinas. Misalnya seringya mati lampu. Ini menjadi bahan untuk menyiapkan gengset atau generator untuk menjadi persiapan apabila mati lampu terjadi. Mengingat banyaknya masyarakat yang harus dilayani dan diselsaikan urusannya.

Hal-hal demikian membuktikan bahwa pihak birokrasi belum memilki kemauan keras untuk memenuhi ketekntuan undang-undnag nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Karena masih seingnya terjadi masalah-maslah yang sebenarnya dapat diatas oelh instansi terkati misalnya. Tambah printer, sipakan blanko dengan cermat dan perhitungan yang matang, pegawai harus disiplin dalam melaksanakan tuga sesuiai denganjam kerjanya ataupun tambah pegawai apda instansi tersebut.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut bahwa proses pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dinas kependudukan dan catatan sipil terjadi hanya karena kurangnya kemauan untuk menginkatkan dan tidak adanya perencanaan yang matang dari penentu kebijkan sehingga halnagan halangan demikian sering terjadi.

Kemudian adanya sikap KKN yang masih tertanam dalam sikap para pegawai dehingga proses pelyanan masih sering ada masyakarat yang tersingkirkan dari pelayanan yang layak. Ini berarti bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih belum dapat menjalankan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009 secara maksimal

2. Saran

1. Untuk meningkatkan proses pelayanan maka sebaiknya pemerintah daerah kabupaten bulukumba menambah pegawai yang menangani pelayanan KTP dan KK di dinas kependudukan dan catatan sipil

2. Menambah peralatan seperti printer, komputer dan atau penunjang lainnya

3. Melakukan perhitungan dengan matang agar dapat menyiapkan blangko setiap hari dengan baik agar tidak ada lagi argumentasi bahwa blangkonya habis

4. Atau untuk meringankan beban pekerjaan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bulukumba maka pengurusan KTP dan atau KK dapat dilimpahkan ke pemerintah kecamatan

5. Atau melakukan pengimputan data di kantor desa atau kelurahan dan selanjutnya pemerintah desa melalui kasi pemerintahan dan pembangunan desa yang akan mengantar langung ke dinas kependudukan dan catatan sipil untuk dilakukan pengimputan dan pencetakan

6. Menambah luas lokasi pelayanan dan menata ruangan agar masyarakat yang memerlukan pelayanan tidak berdesak-desakan seperti sekarang

PROPOSAL
KELOMPOK USAHA BERSAMA
“SIPAKALABBIRI”
BIDANG USAHA: SABLON
















DESA TANAH TOWA
KECAMATAN KAJANG
KABUPATEN BULUKUMBA
PROPINSI SULAWESI SELATAN



2011



Tanah Towa, 05 Januari 2011
Nomor :
Lampiran : 1 rangkap
Hal : Permohonan Bantuan Modal







Dengan hormat,
Dalam upaya menciptakan lapangan kerja dalam kerangka usaha rumah tangga atau kelompok, maka kami telah berupaya berbuat semaksimal mungkin untuk dapat menciptakan lapangan-lapangan usaha yang memberdayakan masyarakat ekonomi lemah.
Kami punya impian agar kelompuok usaha ini dapat berkembang lebih besar sehingga dapat menjadi kegiatan usaha yang dapat menekan angka pengangguran dan bahkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan para pelaku usaha. Akan tetapi upaya tersebut tidak akan terealisasi bagi kami sekiranya komponen utama kami tidak berkembang. Mengingat modal yang kami miliki dalam skala kecil sehingga usaha ini terkesan jalan ditempat sehingga hanya menjadi kegiatan sampingan bagi para anggota kelompok.
Dengan pertimbangan inilah maka dengan penuh rasa hormat kami mengajukan tambahan modal kepada Bapak utamanya sehubungan dengan program-program yang konsentrasi dengan pengembangan usaha-kecil dan menengah, agar kami dapat mengembangkan usaha tersebut.
Adapun sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen yang dapat menunjang pengajuan kami terealisasi.
Demikian proposal pengajuan bantuan modal usaha ini kami ajukan. Besar harapan kami semoga bapak sudi merealisasikannya.
Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Kelompok Usaha Bersama “SIPAKALABBIRI”

Ketua


A S D A R
Sekretaris


RAJA INTANG




Desa : Tanah Towa
Kecamatan : Kajang
Kabupaten : Bulukumba
Propinsi : Sulawesi Selatan


DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK USAHA BERSAMA
SIPAKALABBIRI
Tanah Tanah Towa

No N a m a Jabatan Tanda Tangan
1 ASDAR Ketua 1.
2 RAJA INTANG Sekretaris 2.
3 IDA Bendahara 3.
4 RAHMAN Anggota 4.
5 KAMIRSAN Anggota 5.
6 MUH. ADIL Anggota 6.
7 ANSAR Anggota 7.
8 SYAMSIR Anggota 8.
9 APPUNG Anggota 9.

Tanah Towa, 05 Januari 2011


Kelompok Usaha Bersama “SIPAKALABBIRI”

Ketua



A S D A R
Sekretaris



RAJA INTANG
Mengetahui
Kepala Desa Tanah Towa



S U L T A N




PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN KAJANG
DESA TANAH TOWA
Alamat : Jl. Pancasila Sakti No. 1 Balagana, 92574, Telp : 085 242 300 202
SURAT KETERANGAN
Nomor : /Ket/DTT/I/2011


Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : SULTAN
Jabatan : Kepala Desa Tanah Towa
Alamat : Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa benar anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) SIPAKALABBIRI adalah penduduk Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba yang masuk dalam kategori penduduk kurang mampu sebagaimana daftar berikut:
No Nama Alamat Umur Keterangan
1 ASDAR BALAGANA 31 Ketua
2 RAJA INTANG JANNAYA 19 Sekretaris
3 IDA BALAGANA 25 Bendahara
4 RAHMAN BALAGANA 19 Anggota
5 KAMIRSAN JANNAYA 19 Anggota
6 MUH. ADIL JANNAYA 19 Anggota
7 ANSAR SOBBU 21 Anggota
8 SYAMSIR SOBBU 21 Anggota
9 APPUNG BALAGANA 23 Anggota

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tanah Towa, 05 Januari 2011
Kepala Desa Tanah Towa



S U L T A N











Desa : Tanah Towa
Kecamatan : Kajang
Kabupaten : Bulukumba
Propinsi : Sulawesi Selatan
RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
NO JENIS BARANG / BANTUAN BANYAKNYA HARGA SATUAN (Rp) JUMLAH (Rp)
1 Sekrin Kain 4 buah Rp 120.000 Rp 480.000
2 Sekrin Kertas 180 T 4 buah Rp 120.000 Rp 480.000
- (45 x 25) 4 buah Rp 120.000 Rp 480.000
- (30 x 40) 4 buah Rp 120.000 Rp 480.000
3 Rakel buah Rp 0
- 10 cm 2 buah Rp 50.000 Rp 100.000
- 15 cm 2 buah Rp 75.000 Rp 150.000
- 20 cm 2 buah Rp 100.000 Rp 200.000
- 25 cm 2 buah Rp 125.000 Rp 250.000
4 obat autosol 10 botol Rp 28.000 Rp 280.000
5 obat exel 10 botol Rp 20.000 Rp 200.000
6 M3 E 10 botol Rp 32.000 Rp 320.000
7 autostrip 10 bungkus Rp 10.000 Rp 100.000
8 solatif 5 gulung Rp 8.000 Rp 40.000
9 cutter 4 buah Rp 10.000 Rp 40.000
10 hari cleaner 2 buah Rp 150.000 Rp 300.000
11 kipas angin 2 buah Rp 350.000 Rp 700.000
12 lampu neon 20 set Rp 50.000 Rp 1.000.000
13 meja sablon 2 buah Rp 500.000 Rp 1.000.000
14 meja afdruk 2 buah Rp 412.500 Rp 825.000
15 extender super 5 botol Rp 25.000 Rp 125.000
16 rubber white 5 botol Rp 75.000 Rp 375.000
17 rubber netral 5 botol Rp 70.000 Rp 350.000
18 pewarna
- hitam 10 botol Rp 10.000 Rp 100.000
- merah 10 botol Rp 10.000 Rp 100.000
- kuning 10 botol Rp 10.000 Rp 100.000
19 tinta kertas
- hitam 10 botol Rp 35.000 Rp 350.000
- merah 10 botol Rp 35.000 Rp 350.000
- kuning 10 botol Rp 30.000 Rp 300.000
- biru 10 botol Rp 40.000 Rp 400.000
20 pendukung desain
- komputer 1 unit Rp 6.000.000 Rp 6.000.000
- printer epson 1 unit Rp 1.750.000 Rp 1.750.000

- kertas kalkir 1 rim Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
21 pebenahan tempat usaha
- bato pondasi 12 m³ Rp 250.000 Rp 3.000.000
- batu bata 16000 buah Rp 750 Rp 12.000.000
- pasir 8 m³ Rp 200.000 Rp 1.600.000
- batu pecah 4 m³ Rp 300.000 Rp 1.200.000
- semen (Tonasa 50 Kg) 50 zak Rp 59.000 Rp 2.950.000
- besi behel 30 batang Rp 25.000 Rp 750.000
- besi ᶲ10 30 batang Rp 48.000 Rp 1.440.000
JUMLAH Rp 41.665.000


Terbilang : EMPAT PULUH SATU JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Tanah Towa, 05 Januari 2011

Kelompok Usaha Bersama “SIPAKALABBIRI”

Ketua



A S D A R
Sekretaris



RAJA INTANG
Mengetahui
Kepala Desa Tanah Towa



S U L T A N














PROPOSAL TAMBAHAN MODAL USAHA
KELOMPOK USAHA BERSAMA
SIPAKALABBIRI
BIDANG USAHA PERCETAKAN







DESA : TANAH TOWA
KEC : KAJANG
KAB. : BULUKUMBA
PROPINSI : SULAWESI SELATAN

Tahun 2011
A. Data Kelompok
Nama Kelompok Usaha : SIPAKALABBIRI
Bidang Usaha : Percetakan
Jenis Produk : Undangan, Baju, Poto digital printing
Alamat Usaha : Dusun Balagana Desa Tanah Towa Kec. Kajang Kab. Bulukumba
Legalitas : - SIUP No.02273/KP2T-SIUP/PK-PO/IX/2010
- SITU No. 0222/KP2T/XII/HO/2010
- TDP No. 2006552002294
Nomor Telepon : 085 242 300 202


B. Data Kepengurusan
Nama Pengelolah : ASDAR
Jabatan : Ketua Kelompok
Tempat / Tanggal Lahir : Bontominasa, 12 September 1979
Alamat Rumah : Tanah Towa, Kajang
Nomor Telepon :
Struktur Kepengurusan Kelompok
- Ketua : Asdar
- Sekretaris : Raja Intang
- Bendahara : Ida
o Desainer : Muh. Adil
o Editing : Kamirsan
o Pemasaran : Ida


C. Prospek Usaha Percetakan
Percetakan yang merupakan salah satu bidang seni grafis semakin mangambil ruang dalam sector perekonomian di Indonesia. Bahkan menjadi pandangan pertama dalam setiap penilaian terhadap suatu objek. Sehingga setiap benda akan mendapat perhatian yagn pertama dari grafisnya. Oleh sebab itulah agar sesuatu dapat memilki nilai jual maka sebagai penunjang nya adalah seni grafisnya.
Selain itu, usaha percetakan selain sebagai wadah untuk berekspresi dalam bidang seni juga sebagai lapangan kerja yang sangat baik utamanya bagi generasi muda yang memilki jiwa seni.
Dengan mengembangkan usaha percetakan maka kita dapat menciptakan lapangan kerja dan menekan lapangan angka pengangguran.

D. Alasan Memilih Percetakan Sebagai Bidang Usaha
Desa tanah towa merupakan salah satu desa yang menjadi tempat tujuan wisata. Baik wisata mancanegara maupun wisata demostik. Hal tersebut menjadi peluang bagi masyarakat setempat untuk berkreasi sedemikian rupa yang memiliki nilai jual sehingga dapat ditawarkan kepada para pengunjung agar menjadi oleh-oleh bagi mereka.
Selain itu hasil-hasil cetakan seperti baju ataupun sejenisnya merupakan media yang paling strategis untuk memprommosikan objek wisata desa tanah towa ke daerah-daerah lain. Selain memiliki karakter tersendiri juga memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi serta nilai-nilai kearifan lokal yang masih murni.
Dengan mempelajari kondisi selama ini. Sangat disayangkan karena tidak ada bekas yang dapat dibawa pulang oleh para pengujung setelah berkunjung ke objek wisata desa tanah towa. Satu-satunya cinderamata yang dapat diperoleh adalah sarung hitam. Memang itulah cirri khas utama desa tanah towa. Akan tetapi, melihat harga jual sarung hitam sangat tinggi sehingga sangat sedikit pengunjung yang dapat membelinya. Kalaupun ada memang mereka sudah mempersiapkannya ketika berangkat dan jumlahnyapun tidak banyak.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, agar semua kalangan dapat memperoleh tanda mata ketika berkunjung maka baju yang disablon merupakan salah satu alternative untuk memenuhi kebutuhan pengunjung akan cinderamata yang berasal dari daerah kunjungan.

E. Analisis Aspek Lingkungan
Masyarakat desa tanah towa pada umumnya hidup dengan bertani. Sangat sedikit dan bahkan kurang dari 1 % masyarakat yang hidup selain dengan bertani. Mereka melakukan aktifitas pertaniannya sepanjang tahun. Mulai dari terbitnya matahari sampai matahari terbenam mereka berada pada tanah-tanah pertanian mereka masing-masing.
Di sisi lain pertumbuhan perduduk yang semakin bertambah membuat sebahagian masyarakat tanah towa harus meninggalkan daerahnya untuk mencari alternative pekerjaan di tempat lain, seperti di Makassar untuk menjadi buruh kasar. Ini disebabkan karena lahan yang tersedia sudah tidak ada. Sekalipun demikian, kestbilan sosial tetap berjalan dengan baik dan bahkan semakin kokoh. Rasa persauaraan dan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik.
Hal tersebut membuat kami untuk menciptakan sesuatu yang baru di tanah towa dengan mendirikan usaha sablon. Melihat potensi yang dimiliki sangat potensial untuk usaha tersebut.
Apabila hal ini sudah berjalan dengan baik dan memperlihatkan perkembangan yang bisa dipertimbangkan oleh penduduk, maka bukan tidak mungkin usaha ini akan diikuti oleh masyarakat lain sehingga mereka tidak lagi selalu berpandangan bahwa mereka tidak bisa mencari nafkah di kampungnya sendiri selain bertani.

F. Analisis Aspek Pemasaran
Kebutuhan akan hasil produksi dari usaha ini sangat tinggi selain kebutuhan akan penduduk asli juga menjadi kebutuhan wisatawan. Karya – karya seni yang akan dituangkan dalam cetakan menjadi penarik tersendiri bagi calon konsumen.
Penduduk desa tanah towa kurang lebih 4.625 orang. Sementara penduduk yang berumur antara 10-25 tahun sekitar 2.674 orang. Sebagimana kita ketahui bahwa penduduk dengan umur ini sangat tertarik dengan produk-produk sablon dan cetakan lainnya. Ini berarti bahwa kalau sekitar 50% dari jumlah tersebut yang membutuhkan hasil sablonan maka jumlah penduduk yang akan membeli sekitar 1.337 orang. Kalau rata rata keuntungan dari penjualan sekitar Rp. 10.000,-. Maka dalam jangka satu tahun kita dapat meraih keuntungan sebesar Rp. 13.373.000,- dari hasil percetakan baju. Kalkulasi ini hanya untuk satu kali pembelian dan hanya untuk penduduk disekitar tempat usaha. Sementara itu, usaha sablon ini akan mencakup kurang lebih 7 desa di sekitar desa-desa tetangga. Yang pada prinsipnya tidak ada usaha sablon yang ada pada daerah tersebut. Kalaupun ada jumlahnya sangat sedikit.
Table berikut akan mencerminkan prospek pasar usaha sablon sipakabbiri sebagai berikut:

No Desa/Instansi/Lembaga Jarak Dari Tempat Usaha Potensi Kebutuhan Hasil Cetakan dari Usaha Ini Keterangan
1 Desa Tanah Towa Radius 1 km 75 %
2 Desa Pattiroang 500 m 50 %
3 Desa Sapanang 1,5 km 25 %
4 Desa Batunilamung 1,5 km 25 %
5 Desa Malleleng 2,5 km 25 %
6 Desa Batulohe 5 km 10 %
7 Desa Mattoanging 5 km 10 %
8 Sma Neg. 2 Kajang 100 m 75 %
9 Smp Neg. 3 Kajang 100 m 75 %
10 Sekolah Dasar Dari jarak 1-5 km 50 % Sebanyak 8 buah sekolah SD dan 7 buah TK





G. Analisis Aspek Keuangan
1. Table Anggaran Pendapatan Dan Biaya
No Keterangan Tahun Pertama (2008) Tahun kedua (2009) Tahun ketiga (2010)
1 Pendapatan Rp 21.000.000 Rp 23.100.000 Rp 25.410.000
2 Biaya-Biaya Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Rp 12.100.000
- Biaya Bahan Baku Rp 2.000.000 Rp 2.200.000 Rp 2.420.000
- Biaya Tenaga Kerja Rp 2.000.000 Rp 2.200.000 Rp 2.420.000
- Listrik dan Air Rp 500.000 Rp 550.000 Rp 605.000
- Proses Produksi Rp 2.500.000 Rp 2.750.000 Rp 3.025.000
- Perlengkapan Rp 1.500.000 Rp 1.650.000 Rp 1.815.000
- Lain-lain Rp 1.000.000 Rp 1.100.000 Rp 1.210.000
- Bahan Bakar Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 302.500
- Distribusi Rp 250.000 Rp 275.000 Rp 302.500
3 Laba Kotor Rp 11.000.000 Rp 12.100.000 Rp 13.310.000
4 Biaya Pemeliharaan Alat Rp 7.325.000 Rp 8.057.500 Rp 8.863.250







2. Neraca (per 31 Desember )
Aktifa Passiva
Aktifa Lancar Rp 6.400.000 Utang Rp 15.000.000
Kas Rp 900.000
Piutang Rp 3.000.000
Persediaan Rp 2.500.000

Aktifa Tetap Rp 57.000.000 Modal Rp 5.000.000
Peralatan Rp 7.000.000
Gedung Rp 15.000.000
Tanah Rp 35.000.000

Total Rp 63.400.000 Rp 20.000.000

H. Analisis keuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
1. Kekuatan
o Harga terjangkau
o Kualitas terjamin
o Jenis produk bervariasi
o Desain mengikuti perkembangan ilmu grafika
2. Kelemahan
o Modal terbatas
o Sarana produksi yang masih standar
o Sumber daya manusia masih kurang
o Bahan produksi jauh
3. Peluang
o Pangsa pasar yang potensial
o Usaha sejenis masih kurang
o Cakupan wilayah kerja yang luas
o Desainer yang cerdas


4. Ancaman
o Piutang tinggi
o Konsumen sebagian besar bayar berdasarkan tahun anggaran dan pemerintah
o Kerusakan peralatan

I. Rencana Kebutuhan Tambahan Modal Usaha
Untuk ekspansi dan akselerasi produk, kelompok usaha bersama akan meningkatkan kapasitas usaha 50 % lebih banyak dari jumlah produksi saat ini. Hal tersebut sangat mendesak dengan banyaknya konsumen yang ditolak akibat kekurangan peralatan ataupun bahan produksi yang tersedia. Sementara kami belum memilki jaringan pemasok bahan yang dapat diajak kerjasama. Mungkin karena melihat tempat yang jauh dari kota. Untuk peningkatan produksi tersebut memerlukan dana sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Namun yang paling mendesak saat ini sebesar Rp 41.665.000 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

J. Penutup
Demikian proposal pengajuan bantuan modal ini dibuat dengan harapan semoga bapak sudi mempertimbangkannya.


Kelompok Usaha Bersama “SIPAKALABBIRI”

Ketua



A S D A R
Sekretaris



RAJA INTANG